Lantik Pejabat Tinggi Pratama, Menteri Nusron: Rotasi Berkala Cegah 'Moral Hazard' di ATR/BPN
JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kamis (22/01/2026).
Dalam prosesi yang berlangsung di Aula Prona Jakarta tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa penyegaran organisasi adalah kunci menjaga integritas birokrasi. Menteri Nusron menekankan bahwa mekanisme tour of duty atau rotasi jabatan akan dilakukan secara konsisten dengan durasi maksimal dua tahun pada satu posisi.
Kebijakan rotasi ini diambil bukan tanpa alasan. Menurut Nusron, menduduki satu jabatan terlalu lama berisiko menciptakan titik jenuh dan potensi penyalahgunaan wewenang.
“Komitmen kita adalah rotasi maksimal dua tahun sekali. Tujuannya agar pejabat tidak merasa berada di comfort zone, tidak merasa tak tersentuh, dan yang terpenting untuk mencegah terjadinya moral hazard,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa praktik perpindahan tugas ini mengadopsi standar instansi pelayanan publik lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, hingga Bea Cukai. Melalui rotasi, kapasitas dan kedewasaan kepemimpinan para pejabat diharapkan terus berkembang.
“Ini adalah proses meningkatkan jam terbang agar aparatur kita mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, tiga pejabat JPT Pratama resmi mengemban amanah baru. Pertama, Wartomo sebagai Inspektur Bidang Investigasi. Muhammad Rizal sebagai Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang. Budi Kristiyana sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Wartomo sebagai simbol komitmen terhadap transparansi dan antikorupsi. Acara ini turut disaksikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnya.
Dengan pelantikan ini, Kementerian ATR/BPN berharap para pejabat baru dapat langsung tancap gas menjalankan program strategis nasional dan memperkuat pengawasan internal, khususnya di bidang investigasi dan penetapan hak tanah.