Bupati Batang Sampaikan Jawaban Pemkab atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Raperda APBD 2027

BATANG – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan secara resmi menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2027. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kantor DPRD Batang, Kamis (5/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Faiz menanggapi berbagai catatan strategis yang dilayangkan oleh fraksi-fraksi DPRD. Poin-poin tersebut mencakup pengembangan sektor pariwisata, penguatan kemandirian fiskal daerah, komitmen kawasan industri ramah lingkungan (Batang Clean Industrial City), hingga rincian pemetaan belanja daerah.

Mengenai pos anggaran pariwisata, Pemkab Batang menyiapkan alokasi sebesar Rp30 miliar melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) yang difokuskan pada lima lokasi prioritas. Program ini juga disokong oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk peningkatan aksesibilitas jalan.

“Pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik dan promosi, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami fokus pada peningkatan aksesibilitas, penataan kawasan, hingga penguatan UMKM dan SDM pariwisata,” ujar Faiz.

Menjawab catatan fraksi mengenai kemandirian keuangan daerah, Faiz mengakui bahwa struktur penerimaan Kabupaten Batang saat ini masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, di mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 23,73 persen.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab merancang langkah intensifikasi PAD melalui optimalisasi manajemen aset daerah, penguatan BUMD, penataan basis data wajib pajak, hingga penerapan sistem digitalisasi pajak dan retribusi untuk mencegah kebocoran penerimaan.

Di sisi lain, Faiz menjelaskan pergeseran dan penyesuaian pada komposisi belanja daerah tahun 2027. Pemkab mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp14 miliar untuk penanganan kondisi darurat dan bencana alam. Sementara itu, belanja modal disesuaikan menjadi Rp142,53 miliar.

"Penurunan belanja modal merupakan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan prioritas. Adapun peningkatan pada belanja operasi antara lain dipengaruhi oleh pembayaran jasa layanan KPBU Alat Penerangan Jalan (APJ) sebesar Rp15,4 miliar, serta alokasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 mendatang senilai Rp15 miliar," terangnya.

Meski terjadi penyesuaian anggaran belanja modal, Pemkab Batang memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dasar masyarakat tidak akan terabaikan.

“Pemkab Batang tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur secara selektif, terutama untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan akses perekonomian. Salah satu program yang terus kami lanjutkan adalah SABER LUBANG (Sapu Bersih Jalan Berlubang) yang menjadi prioritas daerah,” pungkas Faiz.(berita.batangkab.go.id)