ATR/BPN Perkuat Ketahanan Energi Lewat Penyediaan Lahan dan Tata Ruang
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan komitmennya mendukung program ketahanan energi nasional melalui penyediaan lahan dan penguatan aspek tata ruang. Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Menurut Nusron, dukungan Kementerian ATR/BPN akan difokuskan pada penyediaan lahan yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur energi nasional.
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 849 ribu hektare. Sementara di wilayah Pulau Jawa diperkirakan tersedia sekitar 50 ribu hingga 60 ribu hektare lahan yang berpotensi mendukung pengembangan infrastruktur energi. Langkah kementerian ATR/BPN tengah melakukan proses pemetaan dan identifikasi lebih lanjut untuk menentukan lokasi-lokasi yang dapat dimanfaatkan.
Selain penyediaan lahan, dukungan juga diberikan melalui percepatan perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi dasar dalam proses perizinan pembangunan. Untuk mempercepat implementasi program ketahanan energi tersebut, Nusron juga mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan dalam skema Program Strategis Nasional (PSN).
“Dengan masuk dalam PSN, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Menurutnya, percepatan pemanfaatan energi terbarukan menjadi langkah penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang dimiliki Indonesia agar semakin mandiri,” kata Bahlil.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Merah Putih.