Buka Puasa Bersama di Semarang, Menteri Nusron Tekankan Prinsip Keadilan bagi Pemimpin

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan kunci utama dalam kepemimpinan.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).

Dalam tausiah menjelang azan Magrib, Menteri Nusron mengingatkan para pejabat negara agar selalu mengedepankan keadilan dan berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice dan tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron Wahid.

Menurutnya, tidak sedikit pemimpin yang keliru dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen pribadi atau kedekatan emosional. Kondisi tersebut kerap muncul karena adanya kesamaan latar belakang organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan.

Ia menilai kedekatan emosional semacam itu berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.

“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Selain menekankan pentingnya keadilan, Menteri Nusron juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus memberikan manfaat nyata serta tidak menyulitkan publik.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti pentingnya kebijakan yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai masih tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu menjadi perhatian bersama.

Menurut Rifqinizamy, kondisi tersebut harus menjadi momentum refleksi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, daerah juga perlu mengembangkan potensi serta kekhasan ekonomi masing-masing agar mampu mencapai kemandirian.

“Sehingga dari hulu sampai hilir kita memiliki kemandirian. Pada akhirnya negara kesatuan yang berotonomi dapat menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya.

Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta sejumlah mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto