ATR/BPN Siap Tingkatkan Integritas Layanan Pasca Rilis SPI 2025 oleh KPK
JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan indeks agregat sebesar 71,3, kementerian berkomitmen menjadikan hasil ini sebagai instrumen evaluasi utama untuk meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola di seluruh jajaran.
Dalam acara Sosialisasi Hasil SPI secara daring, Rabu (25/02/2026), Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan, Dedi Noor Cahyanto, menekankan pentingnya respons serius dari seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah).
“Hasil SPI ini adalah indikator mumpuni untuk melihat situasi layanan kita saat ini. Menteri berharap ada perubahan signifikan. Saya minta para Kakanwil dan Kakantah memahami hasil ini, membedah situasi di wilayahnya, dan segera melakukan pembenahan internal,” tegas Dedi.
Pada sosialisasi ini, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Budhi Rustandi, memaparkan bahwa survei SPI dilakukan dengan metode penyaringan ketat untuk memastikan validitas data. Responden yang dinyatakan lolos screening dan tidak terindikasi anomali maupun duplikasi terdiri dari 2.758 responden internal, 4.501 responden eksternal, serta 44 responden ahli (eksper).
Secara rinci, indeks integritas ATR/BPN pada responden internal berada di angka 83,15 dan responden eksternal 82,4 yang masuk kategori terjaga. Namun, pada responden ahli, indeks tercatat di angka 63,89 sehingga memengaruhi nilai agregat nasional menjadi 71,3.
“Sudah ada kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK, dan beberapa langkah perbaikan telah disampaikan. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan indeks persepsi pelayanan ATR/BPN,” ungkap Budhi Rustandi.
Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK juga menyebutkan bahwa indeks SPI untuk sejumlah satuan kerja Kementerian ATR/BPN Pusat belum dapat dirilis karena jumlah responden yang belum memenuhi ambang batas minimal. Secara nasional, posisi integritas ATR/BPN berada di peringkat 384 dari 657 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang disurvei.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN tidak hanya berhenti pada sosialisasi. Mulai April mendatang, tim pusat bersama KPK akan turun langsung ke daerah untuk memastikan langkah perbaikan berjalan efektif. Program ini akan berada di bawah pengawasan ketat Inspektorat Jenderal.
“Saya mohon Kakanwil dan Kakantah mempersiapkan diri secara serius. Hasil SPI bukan sekadar angka, melainkan cerminan bagi kita untuk memastikan pelayanan pertanahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas,” pungkas Dedi.
Dengan sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; para Kakanwil BPN Provinsi dan Kakantah se-Indonesia ini, jajaran Kementerian ATR/BPN diharapkan semakin memahami peta risiko integritas di unit kerja serta memperkuat komitmen perbaikan layanan dan tata kelola. Hasil SPI bukan sekadar angka, melainkan instrumen evaluasi untuk memastikan pelayanan pertanahan dan tata ruang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.