Nusron Wahid di UI: Sanad Keilmuan dan Integritas adalah Fondasi Utama Kebijakan Publik

DEPOK – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya 'sanad' atau kesinambungan keilmuan sebagai fondasi etika bagi para pemimpin dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini disampaikan di hadapan alumni Universitas Indonesia (UI) dan jemaah Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Depok, Senin (23/02/2026).

“Ilmu itu harus ada sanad-nya agar kita tidak tersesat. Dalam agama, sanad adalah penjaga otoritas. Begitu pula dalam pemerintahan; data, regulasi, dan kerangka hukum adalah ‘sanad’ yang menjaga kualitas kebijakan kita,” ujar Menteri Nusron.

Menurutnya, tanpa pijakan normatif dan fakta yang dapat diuji, keputusan publik berisiko berubah menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan tanggung jawab moral yang berat.

Dalam memaparkan arah kebijakan di Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron merujuk pada prinsip keadilan sosial. Ia mengutip Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja (kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum).

Ia menjelaskan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dirumuskan untuk mendobrak ketimpangan.

“Kebijakan penataan dan penertiban Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah, hingga penataan ruang, semuanya diarahkan untuk memperluas manfaat sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi struktural,” tegasnya.

Sebagai pengingat moral bagi para pemegang amanah, Menteri Nusron membacakan doa Rasulullah yang menjadi pegangannya

“Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan saat memimpin ia mempersulit urusan orang lain, maka persulitlah hidupnya. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya.”

Menutup paparannya, ia mengajak generasi muda dan para alumni untuk memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis. Baginya, keberlangsungan sebuah negara tidak ditentukan oleh simbol, melainkan oleh sejauh mana keadilan mampu dihadirkan dalam kebijakan publik.