Buka Rakerda Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Sekjen ATR/BPN Tekankan Disiplin Perencanaan Anggaran
SURABAYA – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menginstruksikan seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur untuk memperketat disiplin perencanaan anggaran tahun 2026. Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kanwil BPN Jatim secara daring dari Jakarta, Senin (26/01).
Dalu menekankan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bukan sekadar instrumen belanja rutin bulanan, melainkan alat eksekusi kebijakan strategis menteri. Ia meminta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan sejalan dengan agenda prioritas nasional.
"Saya ingin seluruh anggaran dipantau ketat agar benar-benar mendukung sasaran strategis pimpinan," tegasnya.
Dalam arahannya, Sekjen juga menyoroti pentingnya sinergi antara tiga pemegang kunci anggaran: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara. Ketiganya wajib memiliki kesamaan visi dalam memastikan setiap belanja negara menghasilkan output dan manfaat yang jelas bagi masyarakat. Ia memperingatkan agar pengelola anggaran tidak hanya bekerja atas dasar kepercayaan, tetapi harus memahami detail produk dan kualitas kegiatan yang dihasilkan.
Mengenai manajemen teknis, Dalu menargetkan penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) rampung sepenuhnya pada Januari ini. Penyerapan anggaran harus direncanakan secara matang per bulan agar tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas. Menurutnya, penyerapan anggaran tidak boleh sekadar berorientasi pada penghabisan pagu, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi organisasi dan publik.
Menutup arahannya, Sekjen mendorong para Kepala Kantor di daerah untuk lebih berani mengambil langkah strategis dan melakukan mitigasi risiko sejak dini.
"Sebagai KPA, Anda diberikan kewenangan untuk mengeksekusi program sejak awal tahun. Pastikan semua langkah patuh aturan dan menghasilkan output berkualitas," pungkasnya.
Rakerda yang bertema "Persiapan Pelaksanaan TA 2026 sebagai Instrumen Pengendalian Mutu" ini dihadiri oleh Kakanwil BPN Jatim Asep Heri, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran pimpinan tinggi pratama lainnya.