Perkuat Humas, Kementerian ATR/BPN Minta Jajaran Papua Barat Optimalkan Strategi PESO

JAKARTA – Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN menginstruksikan jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan di wilayahnya untuk mempertajam strategi komunikasi publik. Fokus utama yang didorong adalah penerapan model PESO (Paid, Earned, Shared, dan Owned Media) guna menciptakan komunikasi yang terukur dan berdampak luas.

Kepala Bagian PMHAL, Bagas Agung Wibowo, menjelaskan bahwa implementasi PESO kini menjadi indikator penilaian Indeks Strakom bulanan.

“Kami menargetkan jajaran di Papua Barat mampu meraih nilai indeks di atas 2,5. Ini penting sebagai parameter efektivitas kita dalam menyampaikan informasi kepada publik,” ujarnya saat mengisi Rakerda Kanwil BPN Papua Barat, Rabu (28/01).

Bagas menekankan agar jajaran daerah lebih mandiri dalam memproduksi siaran pers (earned media) dan kreatif mengelola media sosial (shared media). Ia memberikan catatan khusus mengenai konten media sosial agar lebih berorientasi pada kebutuhan warga dibandingkan kegiatan internal.

"Konten seperti apel pagi cukup sebulan sekali. Perbanyak infografis layanan seperti persyaratan PTSL, balik nama, atau roya dengan sentuhan kearifan lokal agar masyarakat lebih terbantu," tegasnya.

Selain aspek publikasi, aspek penanganan keluhan juga menjadi prioritas. Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry, menegaskan bahwa jajaran daerah tidak perlu lagi menciptakan aplikasi pengaduan baru. Saat ini, Kementerian telah memiliki sistem terpadu mulai dari Hotline WhatsApp, SP4N-LAPOR!, hingga kanal 'Lapor Mas Wapres'.

"Gunakan kanal yang sudah ada secara optimal karena semuanya telah terintegrasi ke pusat. Fokus kita adalah respons cepat dan penyelesaian masalah, yang nantinya akan berdampak langsung pada peningkatan indeks pelayanan pertanahan di Papua Barat," pungkas Tegar.