Sengketa Batas Lahan Warga dan Perhutani Hantui Sertifikasi Tanah di Batang, Kades Sentul Curhat ke Bupati

BATANG – Ketidakjelasan batas wilayah antara lahan warga, kawasan Perhutani, dan aset pemerintah masih menjadi batu sandungan serius dalam proses penerbitan sertifikat tanah di Kabupaten Batang. Persoalan kewenangan antarinstansi ini tidak hanya memperlambat proses administrasi, tetapi juga memicu potensi sengketa hukum serta membebani warga dengan biaya tambahan yang tidak sedikit.

Keluhan tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Desa Sentul, Abdul Rosyid, saat menyampaikan aspirasi kepada Bupati Batang M Faiz Kurniawan. Ia menyoroti kendala di lapangan di mana petugas daerah maupun pihak Perhutani tingkat lokal kerap tidak memiliki kewenangan tanda tangan pengesahan batas.

"Kalau PU sini yang datang, itu enggak berani tanda tangan karena enggak ada kewenangan. Yang punya kewenangan itu satker dari provinsi. Begitu juga Perhutani, yang punya kewenangan adalah Biorren," ungkap Rosyid, Rabu (11/11/2026).

Kondisi ini memaksa warga merogoh kocek ekstra hingga Rp850 ribu per bidang tanah untuk pengurusan lewat notaris demi menghadirkan petugas berwenang. Kades Sentul berharap Pemkab Batang segera turun tangan agar persoalan sengketa lahan dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini mendapat kepastian hukum jangka panjang.(berita.batangkab.go.id)