Wamen Ossy Kawal Penuntasan Pengadaan Tanah Exit Tol Padang-Sicincin Pastikan Proses Prudent dan Tepat Sasaran
INFOBATANG.COM, PADANG– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengawal proses pengadaan tanah untuk pembangunan Exit Tol Padang-Sicincin yang berlokasi di Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa saat ini pihaknya melanjutkan verifikasi dokumen bukti kepemilikan masyarakat guna memastikan seluruh tahapan berjalan secara prudent, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
“Kami akan terus kawal progres pengadaan tanah ini. Namun, kami mohon atensi dari Pak Wakil Gubernur Sumatera Barat agar terjadi penyamaan persepsi dengan Kementerian ATR/BPN dalam percepatan penyelesaian pengadaan tanah,” ujar Wamen Ossy saat meninjau langsung lokasi Tol Padang-Sicincin, Selasa (30/09/2025).
Pada pengadaan tanah untuk akses utama Jalan Tol Ruas Padang-Pekanbaru seksi Padang–Kapalo Hilalang Tahap 1, telah diselesaikan penyerahan ganti rugi terhadap 129 bidang dengan total panjang 4,2 km. Sementara di Tahap 2, realisasi pengadaan tanah telah mencapai 1.495 bidang dengan panjang 32,4 km.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, menjelaskan perkembangan pengadaan tanah khusus untuk Exit Tol Lubuk Alung dan Simpang Tarok City. Berdasarkan data per 29 September, sebanyak 307 bidang telah diumumkan, sementara 174 bidang lainnya belum dapat diumumkan.
“Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat belum menyerahkan dokumen kepemilikan yang diperlukan, baik akibat permasalahan adat maupun objek yang masuk pada fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Dokumen kepemilikan ini sangat penting sebagai dasar dalam penilaian ganti rugi,” tegas Teddi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya ketelitian dalam pendataan lapangan agar seluruh lahan yang digunakan dipastikan bersih dari sengketa.
“Intinya, kita ingin memastikan bahwa seluruh tanah clean and clear sebelum pembangunan jalan tol dilanjutkan. Kami tidak ingin ada masalah di kemudian hari. Semua harus diselesaikan dengan solusi yang adil bagi masyarakat,” tegas Menko AHY.
Kegiatan peninjauan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria; serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mempercepat penyelesaian pengadaan tanah demi kelancaran pembangunan infrastruktur strategis nasional di Sumatra Barat.
