Presiden Prabowo Bentuk Badan Otoritas Pantura, Rizal Bawazier Desak Prioritas Tanggul Raksasa di Pemalang Hingga Batang
INFOBATANG.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa atau dikenal juga sebagai Badan Otorita Tanggul Laut Jawa. Pembentukan badan ini bertujuan mengatasi masalah banjir rob dan abrasi yang telah lama melanda pesisir utara Jawa. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, menyambut baik langkah ini, namun mendesak agar pembangunan tanggul laut raksasa menjadi prioritas utama. Ia menekankan, kawasan pesisir di Jawa Tengah, khususnya dari Pemalang, Pekalongan, hingga Batang, adalah wilayah yang paling rentan dan harus didahulukan. “Saya sangat menyambut baik pembentukan Badan Otorita Pantura oleh Presiden Prabowo. Namun, gerak cepat sangat dibutuhkan agar tanggul raksasa segera dibangun di sepanjang pantai utara, terutama Pemalang, Pekalongan, dan Batang,” ujar Rizal dalam keterangannya pada Selasa (26/8/2025).
Politikus yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng X ini menyoroti penderitaan warga yang sudah bertahun-tahun terdampak banjir rob. Ribuan rumah terendam, lahan pertanian rusak, dan aktivitas ekonomi lumpuh akibat fenomena ini. Rizal menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut bukan hanya soal melindungi permukiman warga, tetapi juga menjaga keberlangsungan sektor vital seperti industri, perdagangan, dan jalur transportasi nasional. “Kalau rob terus dibiarkan, kerugian negara akan semakin besar, karena pantura adalah jalur vital ekonomi,” tambahnya.
Rizal berkomitmen untuk mengawal langsung kinerja Badan Otorita Pantura di pusat, memastikan agar prioritas pembangunan tanggul raksasa diberikan kepada kawasan yang paling terdampak. Ia juga berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta keterlibatan pihak swasta untuk mempercepat proyek ini. Meskipun pembangunan tanggul laut raksasa direncanakan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Rizal mengingatkan bahwa mekanisme teknis tidak boleh memperlambat aksi nyata di lapangan. “Kita tidak bisa menunggu terlalu lama. Rob datang setiap tahun, dan masyarakat semakin menderita. Maka, gerak cepat adalah kunci,” pungkasnya.
