Genjot Investasi Infrastruktur ATR/BPN Dorong Integrasi RDTR dengan OSS

INFOBATANG.COM, JAKARTA- Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menegaskan bahwa percepatan penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) adalah kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Suyus dalam forum tematik “Infrastructure Investment Process in Indonesia” pada rangkaian International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Rabu (11/06/2025).

“Untuk menarik investor, ada dua kebijakan yang sudah pemerintah buat. Yang pertama dari sisi regulasi. Kita sudah ada regulasi di Undang-Undang Cipta Kerja dan juga PP 21 Tahun 2021. PP tersebut memberikan banyak kemudahan, baik untuk kegiatan berusaha, non-berusaha, maupun untuk proyek strategis nasional,” ungkap Suyus Windayana di Jakarta International Convention Center.

Kementerian ATR/BPN terus menggenjot penyusunan RDTR di berbagai daerah, menargetkan 2.000 RDTR terbit dalam beberapa tahun ke depan, dengan lebih dari 100 RDTR setiap tahunnya. Suyus memaparkan, RDTR yang terintegrasi dengan OSS terbukti mampu mempercepat pelayanan izin lokasi dan perizinan berusaha lainnya secara signifikan.

“Berdasarkan data, dari 350-an RDTR yang sudah terintegrasi dengan OSS, permohonan izin investasinya mencapai sekitar 340.000. Bandingkan dengan wilayah yang belum punya RDTR dan tidak terhubung OSS, hanya sekitar 20.000 pelayanan. Jadi, apabila ada OSS, pelayanannya lebih cepat, bisa satu hari,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dirjen Tata Ruang ini menekankan bahwa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang berbasis RDTR adalah pintu awal dalam proses perizinan berusaha. Oleh karena itu, percepatan integrasi RDTR menjadi prioritas nasional.

Saat ini, dari 645 RDTR yang telah disusun, baru 352 yang terintegrasi dengan OSS. Guna mempercepat integrasi, Kementerian ATR/BPN sedang menyiapkan Surat Edaran bersama Kementerian Investasi agar seluruh kepala daerah segera menghubungkan RDTR yang sudah disusun ke sistem OSS. “Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tentu lebih menarik bagi investor,” pungkas Suyus Windayana.

Melalui forum ICI 2025 ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam mendukung ekosistem investasi yang efisien, transparan, dan berbasis tata ruang yang terukur. Forum ini juga menghadirkan perwakilan dari Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, dan KADIN sebagai pembicara.