Menteri Nusron Desak Kanwil BPN Sulawesi Tenggara Percepat Validasi Data & Tingkatkan Layanan
INFOBATANG.COM, KENDARI- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera mempercepat proses validasi data pertanahan. Langkah ini krusial untuk menyelesaikan konflik, mengurangi risiko sengketa, dan secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
“Saya minta tolong, dalam validasi data pertanahan ini harus ada strategi khusus untuk penyelesaiannya. Mumpung saat ini kita sedang bermigrasi ke sistem digital, ini momentum yang harus dimanfaatkan,” tegas Menteri Nusron saat memberikan arahan di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, percepatan ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Ia menyoroti bahwa 75-80% tugas Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan langsung kepada masyarakat, di mana isu waktu proses dan pungutan liar (pungli) menjadi keluhan utama.
Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Nusron menekankan perlunya penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Sistem IT-nya harus diperkuat, tapi juga SDM-nya perlu ditingkatkan kapasitas dan integritasnya. Model bisnis kita tetap harus akurat, prudent, akuntabel, dan transparan,” jelas Nusron Wahid.
Menteri Nusron juga mendorong SDM di garda terdepan, termasuk Kepala Kantor Pertanahan (Kantah), Kepala Seksi, hingga Petugas Loket Kantah, untuk terus mengembangkan kemampuan diri.
Terkait pengembangan SDM, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang akan mengatur jalur karier ASN ATR/BPN, mulai dari staf hingga posisi direktur dan dirjen. Rapermen ini juga akan mencakup mekanisme rotasi, mutasi, serta sertifikasi manajemen risiko, guna memberikan kejelasan dalam pengembangan karier, durasi penugasan, dan area kerja bagi setiap ASN. “Ini penting agar kita punya SDM yang siap menghadapi tantangan pelayanan pertanahan di masa depan,” tuturnya.
Selain peningkatan kualitas internal, Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, khususnya dengan Komisi II DPR RI, dalam menyukseskan berbagai program pertanahan. “Saya harap ada kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme antara kita dan legislatif. Ini bagian dari kolaborasi kebangsaan,” ujarnya.
Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; serta Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati. Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, beserta jajaran.
