Wakil Ketua DPRD Jateng Sampaikan Kekeringan Bukan Musiman Tapi Alarm Ekologi

INFOBATANG.COM, BANYUMAS- Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugorho, menyampaikan peringatan serius terkait potensi bencana kekeringan yang diprediksi melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah pada musim kemarau ini. Ia menegaskan bahwa krisis air yang sebelumnya terjadi di Jawa Tengah bukan sekadar masalah tahunan, melainkan sebuah “alarm ekologi” yang menuntut kesiapsiagaan, perencanaan, dan investasi berkelanjutan dalam pengelolaan air dan perlindungan lingkungan.

“Ini bukan cuma masalah tahunan, melainkan alarm bahwa kita harus meningkatkan kesiapsiagaan, perencanaan, dan investasi dalam sistem pengelolaan air serta perlindungan lingkungan yang berkelanjutan,” tegas Ari di Banyumas, Minggu (25/5/2025).

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menunjukkan lebih dari 20 kabupaten/kota mengalami penurunan curah hujan yang signifikan. Wilayah-wilayah pertanian utama seperti Grobogan, Blora, Wonogiri, hingga Rembang menjadi yang paling terdampak, menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian terancam gagal panen dan menyusutnya drastis akses air bersih di desa-desa.

Menanggapi kondisi ini, Setya Ari mengungkapkan bahwa DPRD Jawa Tengah telah mendorong sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi percepatan distribusi bantuan air bersih oleh BPBD dan PDAM, serta pemetaan digital wilayah rawan kekeringan berbasis data geospasial untuk intervensi yang lebih akurat dan cepat.

BMKG memprediksi sebagian besar wilayah di Indonesia akan mengalami curah hujan dalam kategori normal. Namun, beberapa wilayah, termasuk sebagian kecil Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua, diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal. Kondisi ini akan berdampak signifikan pada sektor pertanian, terutama di daerah sentra produksi pangan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sejumlah wilayah di Jawa Tengah telah mengalami kekeringan. Blora menjadi daerah dengan jumlah desa terdampak paling banyak, mencapai 87 desa, disusul Grobogan dengan 71 desa. Daerah lain yang juga mengalami kekeringan antara lain Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sragen, Rembang, Pati, Demak, dan lainnya.

Menyikapi data ini, Ari merekomendasikan penyesuaian pola tanam serta pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien untuk mengantisipasi potensi penurunan produktivitas hasil panen. Ia juga menyoroti pentingnya revitalisasi embung dan infrastruktur air lainnya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa. DPRD mendorong sinergi antara berbagai dinas terkait seperti pertanian, lingkungan hidup, dan pekerjaan umum (PU) untuk menyusun strategi jangka panjang dalam menghadapi krisis air dan pertanian.

Menurutnya, edukasi publik mengenai konservasi air juga memegang peranan krusial. Masyarakat perlu dilibatkan dalam gerakan menjaga sumber mata air, mengurangi pemborosan air, dan aktif melaporkan wilayah terdampak kekeringan kepada pemerintah.

“Anggaran harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan iklim dari level desa. Kita enggak bisa terus-terusan reaktif. Harus mulai dari perencanaan matang yang tahan jangka panjang,” imbuhnya.

Setya Ari menjelaskan bahwa penyebab kekeringan di Jawa Tengah bervariasi, salah satunya dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang menyebabkan suhu muka laut lebih hangat dari normal. BMKG mencatat kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga September dan akan memengaruhi cuaca lokal. Selain itu, musim kemarau tahun 2025 di Indonesia diprediksi lebih singkat di sebagian besar wilayah, namun puncaknya diperkirakan terjadi pada Juni hingga Agustus 2025, dengan Jawa bagian tengah hingga timur mengalami puncak kekeringan pada Agustus.

Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, DPRD Jawa Tengah mendorong implementasi beberapa langkah strategis, antara lain:

• Percepatan distribusi bantuan air bersih melalui BPBD dan PDAM setempat dengan dukungan anggaran yang fleksibel dan responsif.
• Pemetaan wilayah rawan kekeringan secara digital berbasis data geospasial untuk memudahkan intervensi yang tepat sasaran.
• Revitalisasi embung, sumur resapan, dan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat dan lembaga desa.
• Sinergi lintas sektor antara dinas pertanian, lingkungan hidup, dan PU dalam merancang sistem pertanian adaptif dan ketahanan air jangka panjang.
• Peningkatan edukasi publik tentang konservasi air dan perlindungan sumber mata air.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BPBD sebelumnya telah berupaya mengatasi kekeringan di sejumlah daerah, dengan mendistribusikan air bersih hingga Agustus 2024.

Sebagai wakil rakyat, Ari menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat pelaksanaan program-program mitigasi dan adaptasi, terutama bagi masyarakat desa yang paling terdampak. DPRD juga akan memastikan pengawasan dan alokasi anggaran dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Setya Ari juga menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, menanam pohon, menghindari pemborosan air, serta melaporkan wilayah terdampak kekeringan kepada pihak terkait untuk percepatan penanganan.

“Kami di DPRD tidak tinggal diam. Kami mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk bergerak cepat, tanggap darurat tapi juga berpikir jangka panjang. Kekeringan bukan hanya urusan hari ini, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan Jawa Tengah yang tangguh terhadap perubahan iklim,” ujar Setya Ari.

Ia mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga sektor swasta, untuk bersama-sama mengambil peran dalam membangun sistem ketahanan air yang lebih kuat dan adil.

“Kalau masyarakat sudah kesulitan air, itu tandanya negara harus lebih cepat hadir. Kita harus bangun strategi jangka panjang agar Jateng enggak jadi langganan kekeringan tiap tahun,” pungkasnya.