RPJMD Jateng 2025-2029 Dikritisi Percepatan Infrastruktur Harus Jadi Kunci Ketahanan Pangan
INFOBATANG.COM, SEMARANG- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan sebagai kompas pembangunan lima tahun ke depan menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran sebagai katalis utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD beberapa waktu lalu (5/5/2025), Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan komitmen untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, dengan fokus pada infrastruktur dan peningkatan ekonomi berkelanjutan. Target ambisius produksi beras hingga 11 juta ton pada tahun 2025 juga dicanangkan.
Namun, Setya Arinugroho mengingatkan bahwa tantangan perubahan iklim dan keterbatasan infrastruktur pengairan menjadi kendala nyata yang harus diatasi. Ia menekankan perlunya kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap dinamika iklim dan lingkungan, serta pemetaan wilayah lumbung pangan yang strategis.
“Kita tidak bisa lagi merancang kebijakan dengan asumsi normal. Perubahan iklim benar-benar nyata dan sudah di depan mata. Oleh karena itu, pendekatan kita dalam membangun infrastruktur dan pertanian harus berubah. Gunakan data, libatkan teknologi, dan petakan dengan cermat daerah-daerah rawan air serta daerah yang potensial sebagai pusat produksi,” tegas Ari, sapaan akrab Setya Arinugroho.
Lebih lanjut, ia berharap percepatan pembangunan infrastruktur, mulai dari proses produksi hingga distribusi hasil pertanian, dapat menjadi katalis nyata bagi ketahanan pangan Jawa Tengah, yang pada akhirnya akan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi pertanian, tapi menyangkut sistem distribusi, infrastruktur proses, hingga konektivitas antar wilayah. Oleh karenanya Kami berharap peningkatan infrastruktur yang memadai dapat menjadi katalis wujudnya ketahanan pangan Jateng,” ujarnya.
Meski mendukung penuh pembangunan infrastruktur, Setya Arinugroho menggarisbawahi pentingnya integrasi antara proyek infrastruktur dengan pemetaan wilayah lumbung pangan. Ia menilai RPJMD harus mampu menjawab persoalan konkret di lapangan, seperti kemacetan distribusi hasil pertanian dan tingginya biaya logistik yang selama ini membebani petani.
“Infrastruktur memang penting, tapi harus tepat sasaran. Kita perlu integrasikan dengan pemetaan wilayah pangan. Pastikan irigasi berjalan, dan jangan lupa soal proses pengolahan hasil pertanian. Kita harus pikirkan rantai pasoknya secara end-to-end supaya tidak ada lagi kendala distribusi dan mahalnya biaya logistik petani,” jelasnya.
Selain fokus pada ketahanan pangan, Setya Arinugroho juga menyoroti angka kemiskinan di Jawa Tengah yang mencapai 9,58% pada tahun 2024. Ia berharap integrasi antara peningkatan infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan dapat memberikan dampak langsung pada penurunan angka kemiskinan tersebut.
“Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 9,58% pada tahun 2024 adalah isu serius yang harus kita atasi. Saya optimis bahwa integrasi pembangunan infrastruktur yang masif dengan penguatan ketahanan pangan akan memberikan dampak signifikan pada penurunan angka tersebut,” katanya.
Untuk mewujudkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan, Setya Arinugroho menekankan perlunya sinergi lintas sektor yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan partisipasi aktif masyarakat.
“Kami di DPRD akan memastikan proses penganggaran sesuai dengan prioritas pembangunan. Kami juga akan terbuka terhadap masukan masyarakat. Pembangunan ini harus milik bersama. Dan keberhasilan RPJMD hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bergerak bersama,” pungkasnya.
Dengan RPJMD 2025-2029 yang diharapkan menjadi platform integratif lintas sektor, Jawa Tengah diharapkan dapat bergerak maju menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
