Momen Paskah di ATR/BPN Wamen Ossy Tekankan Kepastian Hukum Tanah untuk Kedamaian Rumah Ibadah
INFOBATANG.COM, SEMARANG- Semangat Paskah 2025 mewarnai acara ibadah bersama di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di mana Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, kembali menyerukan percepatan sertipikasi tanah rumah ibadah di seluruh Indonesia. Langkah ini dipandang krusial dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa agraria yang dapat mengganggu ketenangan umat beragama.
“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum atas tanah rumah ibadah, agar tidak ada lagi ruang-ruang ibadah yang terancam karena status hukum tanahnya belum jelas,” tegas Wamen Ossy saat menyampaikan sambutannya dalam Ibadah Paskah Bersama Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah, Rabu (30/04/2025).
Wamen Ossy menekankan bahwa inisiatif ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan wujud nyata perlindungan negara terhadap hak beragama dan terciptanya harmoni sosial. “Setiap rumah ibadah yang belum bersertipikat adalah potensi konflik. Kita ingin menghapus potensi itu dengan kerja nyata, bukan hanya janji,” imbuhnya.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, dalam kesempatan yang sama, mengingatkan jajaran insan pertanahan akan panggilan tugas mereka untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. “Kita dipanggil tidak sekadar untuk bekerja menyelesaikan tugas, tapi lebih dari itu, kita melayani dengan hati, mengutamakan keadilan dan keterbukaan,” ujarnya.
Program sertipikasi tanah wakaf dan rumah ibadah menjadi salah satu dari 28 program strategis pertanahan yang tengah digenjot di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wujud dukungan, loket layanan khusus telah dibuka di seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Tengah, memudahkan masyarakat dan lembaga keagamaan dalam proses pengajuan sertipikat yang cepat, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Turut mendampingi Wamen ATR/Waka BPN dalam acara ibadah Paskah ini adalah Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan, Budi Situmorang; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jawa Tengah.
