Petugas Ukur Perempuan di Daerah Terluar Indonesia Hadir di Garis Depan dengan Pendekatan Inklusif
INFOBATANG.COM, JAKARTA- Semangat kesetaraan yang diperjuangkan R.A. Kartini kini bersemi dalam kiprah para petugas ukur perempuan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga April 2025, perempuan-perempuan tangguh ini turut berkontribusi signifikan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah mencapai 121,6 juta bidang dari target 126 juta bidang di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka, termasuk di daerah terluar, membawa warna baru dalam pelayanan pertanahan.
Dari total 2.747 petugas ukur di Kementerian ATR/BPN, sebanyak 805 di antaranya adalah perempuan. Mereka tidak hanya piawai dalam urusan teknis pengukuran, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam membangun relasi dengan masyarakat setempat.
Shafira Dian Kumala Sari, petugas ukur dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menjadi salah satu contohnya. “Sebagai perempuan, kami sering membawa pendekatan yang berbeda. Kami berusaha lebih memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat secara mendalam, agar komunikasi berjalan efektif dan kepercayaan bisa terbangun,” ungkapnya pada Minggu (20/04/2025).
Di wilayah-wilayah terpencil, tantangan yang dihadapi petugas ukur perempuan tidaklah mudah. Medan yang sulit, keterbatasan akses informasi dan transportasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait legalitas tanah menjadi rintangan sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, sentuhan empati dan pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan.
“Ketika akhirnya masyarakat menerima sertipikat tanahnya, saya merasa ikut membuka jalan bagi kehidupan yang lebih baik dan stabil untuk mereka,” tutur Shafira, yang menjadi satu-satunya petugas ukur perempuan di Kantah Kabupaten Nunukan.
Pengalaman serupa juga dialami oleh Anggi Halimah Dala, petugas ukur dari Kantah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kondisi geografis di wilayahnya sangat menantang dengan banyaknya permukiman dan lahan pertanian yang berada di daerah perbukitan dan pegunungan.
“Setiap hari kami harus menghadapi medan yang ekstrem. Tapi, semangat kami tetap sama, yaitu memastikan pengukuran dilakukan secara akurat dan tuntas,” jelas Anggi Halimah Dala.
Bagi Anggi, kontribusi petugas ukur perempuan di daerah terluar bukan sekadar menghasilkan peta dan data pertanahan. Lebih dari itu, mereka memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional yang merata. “Kami percaya, data pertanahan yang valid bisa menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya. Kehadiran petugas ukur perempuan di garis depan pelayanan pertanahan membuktikan bahwa emansipasi wanita membawa dampak positif dan warna tersendiri dalam pembangunan bangsa.
