Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) berupaya menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan di Indonesia. Rakor yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (05/02/2025), dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Menurut Menteri Nusron, program ILASP ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih lahan yang terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan. “Dengan adanya program ini, maka semua lahan akan terpetakan dan tumpang tindih lahan yang sudah-sudah tidak akan terulang lagi,” terangnya.
Program ILASP melibatkan beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi. Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk menyelesaikan konflik lahan di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, akan dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antar kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, diharapkan program ILASP dapat berjalan efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan di Indonesia.
